Babak Baru Kelistrikan di Era Orde Baru

Article Inline AD

Edisi Ketiga – Minggu Ketiga

Pemberontakan G30S/PKI merupakan tonggak sejarah diawalinya Orde Baru. Orde Baru merupakan harapan bangsa Indonesia kala itu untuk mengembangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mapan dan terdepan.
Tidak hanya berimbas kepada urusan politik dalam negeri secara global, Orde Baru juga melahirkan kebijakan-kebijakan politis yang mengatur sumber-sumber vital negara diantaranya listrik, minyak dan gas.

1965
Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami reorganisasi dengan pembagian berdasarkan daerah pengelolaannya berpusat di Jakarta. Dengan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM).

1968
Bank Dunia memberikan pinjaman kepada PLN sebesar 15 juta USD. Dalam prosesnya, Bank Dunia mempertanyakan legalitas PLN sebagai perusahaan negara. Karena secara historis Indonesia adalah pengambil alih pasca perang saat itu, pada akhirnya Bank Dunia atas pertimbangan historis meloloskan pinjaman kepada PLN.

1972
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP No. 17 tahun 1972 yang mengatur dan menerangkan tentang penggolongan perusahaan negara yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Negara Umum (PERUM)
3. Perusahaan Negara Perseroan (PERSERO)

Dalam hal ini legalitas dan keberadaan PLN telah diatur dan dijelaskan, PLN adalah badan hukum negara yang berbentuk PERSERO. Dengan direksi Badan Pimpinan Umum menunjuk Srigadi Santoso sebagai Direktur Utama.

1988
PLN berkeinginan menjual Obligasi sehingga PLN melakukan audit laporan keuangan agar dapat dibuktikan secara legal. Dalam proses audit PLN mendapatkan predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).

1992
Obligasi PLN pertama kali dijual. Setelah PLN berhasil mengantongi predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).

1991
Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai mengalami kenaikan secara berkala selama 3 bulan sekali sampai dengan tahun 1996 hingga sebesar 10%. Pada saat itu TDL mengalami penurunan tarif untuk golongan R-1 sedangkan untuk industri mengalami peningkatan harga tarif.

1993
Dibentuknya Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) oleh PLN. Berdirinya yayasan ini dilatarbelakangi oleh Menteri keuangan kala itu Prof. Dr. Mar’ie Mohammad yang memerintahkan dana deviden PLN sebesar 10% atau sebesar 73 miliar rupiah dipergunakan untuk kegiatan sosial. Atas dasar itulah PLN membentuk yayasan agar dapat mengatur dan menjaga dana sosial tersebut untuk kepentingan sosial.
Sampai saat ini YPK PLN telah berkembang dan mempunyai sekitar 26 perusahaan sampai saat ini.

1994
Dilatarbelakangi oleh inisiasi pengembangan pembangkit PLN yang dapat bekerjasama dengan sektor swasta. PLN dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini diperkuat oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU 15 tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 pasal 7B tentang ketenagalistrikan yang mengatur kerjasama dengan sektor swasta.

PLN melakukan perubahan pada sistem jaringan di pulau Jawa sehingga menjadi satu kesatuan jaringan yang semula terpisah. Sehingga pengoperasiannya mempunyai wewenang dalam satu operasi area tertentu yang meliputi PLN Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam prosesnya, secara bertahap Jawa Barat dan Jawa Tengah digabungkan untuk pengoperasian jaringannya dan disusul tahun berikutnya Jawa Timur. Mulai saat itu pengoperasian pembagian distribusi jaringan dikepalai oleh satu General Manager (GM), pada waktu itu dikepalai oleh Ir. Djiteng Marsudi sekaligus inisiator untuk sistem jaringan terkoneksi di Pulau Jawa.

Pada tahun ini pula telah dilakukan langkah pembentukan IPP (Independence Power Producer) yang pertama bekerjasama dengan pihak swasta dari Amerika, Jerman dan Inggris. Paiton 1 dimiliki sebagian sahamnya oleh Amerika sedangkan Paiton 2 sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak Siemens dan Power Gen dari Inggris.

1995
Presiden Soeharto mengusulkan untuk menjual saham PLN. Direktur Utama PLN waktu itu, Ir. Djiteng Marsudi berinisiatif membentuk anak perusahaan pembangkit agar harga saham PLN dapat dijual dengan harga layak.
Maka dilakukan strategi partnership agar membantu mendongkrak harga saham PLN sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Untuk menunjang kesiapan-kesiapannya, PLN menyewa konsultan asal Inggris untuk membantu persiapannya.

1997
Usulan International Monetary Fund (IMF) yang terkandung Letter of Intent (LoI) Seputar privatisasi tidak bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi politik Indonesia saat itu yang tidak menentu ditambah krisis ekonomi tahun 1998.

1998
Berdasarkan arahan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita untuk menaikkan TDL hingga 25%. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan politik yang salah satunya adalah Return On Revenue (ROR) yang sudah mencapai 8%.

Sehingga pada tanggal 4 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan kenaikan TDL, akan tetapi mengalami hambatan dan penundaan dikarenakan gejolak politik pada saat itu.

Atas koordinasi pemerintah dan pihak PLN, TDL mengalami penurunan dari tarif awal yang diumumkan oleh presiden Soeharto kala itu akan tetapi tidak signifikan.

YPK PLN mendirikan Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN yang diharapkan dapat menjadi institusi Pendidikan sebagai sarana pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Hingga saat ini institusi ini telah meluluskan lebih dari 1000 alumni. Hampir 80% lulusannya telah bekerja pada instalasi dan perusahaan milik pemerintah.

Tahun 1998 adalah tahun gejolak disertai tensi dari kondisi politik meningkat, sehingga pada tahun itu terjadilah perubahan secara besar-besaran dengan diawali oleh mundurnya Presiden Soeharto atas desakan masyarakat yang juga diprakarsai oleh gerakan mahasiswa yang menduduki kantor Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perubahan dalam pemerintahan dan tatanan politik mengawali Indonesia menuju babak baru sebuah perubahan mendasar yang kita kenal dengan era reformasi. PLN sebagai Badan Umum Milik Negara yang menangani obyek vital kelistrikan secara tidak langsung ikut serta dalam perubahan dan dinamika politik Indonesia kala itu. Bagaimana perkembangan dan dinamika PLN dalam situasi politik era reformasi dan persiapannya dalam menyongsong era millennium dan digital saat ini, simak dalam edisi keempat berikutnya “Transformasi Energi Listrik Menuju Resolusi Energi Listrik Masa Depan”.

 


Written by: Ris                                                                                                               Creative by: Don                                                                                                   Edited by: Y&S

Article Bottom AD