Dalam Forum Parlemen Dunia, Menteri ESDM Sampaikan Kebijakan EBT Indonesia

0
7
Ilustrasi. Menteri ESDM Ignasius Jonan mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara IndoEBTKE ConEx 2018. (Foto: Priskop)
Article Inline AD

Jakarta – Untuk kedua kalinya, Indonesia kembali menyelenggarakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development guna membahas isu-isu terkini tentang pembangunan berkelanjutan. Forum ini merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para anggota parlemen di seluruh dunia dan Indonesia merupakan inisiator dalam gelaran agenda ini.

Ada pun yang menjadi bahasan dalam agenda tahun ini ialah tentang komitmen Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam perubahan iklim. Komitmen tersebut menunjukkan hasil nyata setelah Pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan di sektor energi baru terbarukan (EBT). Hal itu guna menjalankan hasil konferensi dalam Paris Agreement tahun 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan kondisi perkembangan EBT di Indonesia. “Disparitas (harga) masih menjadi tantangan. Untuk itu, pemerintah dan parlemen Indonesia mulai menggaungkan EBT agar harga energi bisa terjangkau (affordable),” ujar Jonan dalam keterangan tertulis, Jakarta, kemarin (12/9).

Jonan menyebutkan perkembangan kapasitas terpasang dari pembangkit EBT hingga pertengahan tahun 2018 sebanyak 140 MW telah bertambah dari panas bumi, 94,1 MW dari tenaga surya, mikrohidro dan angin serta bioenergi menyumbang 18 MW. “Tentu yang penting dilihat adalah pertumbuhan dari pembangkit dan bagaimana dukungan dari parlemen Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan regulasi terkait penggunaan solar photovoltaic (PV) rooftop atau atap panel surya di rumah-rumah dan gedung perkantoran. Regulasi ini merupakan salah satu kebijakan strategis yang akan dijalankan Pemerintah guna memenuhi ketersediaan listrik di Indonesia dan target bauran EBT pada 2025.

“Kita sekarang mencoba menjalankan program 35.000 MW dari Solar PV. Indonesia masih komitmen terhadap pencapaian EBT dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025,” tambah Jonan.

Sebagai informasi, sampai Agustus 2018 sudah ada 70 kontrak yang sudah melakukan penandatanganan pembangkit EBT dengan rincian 4 sudah beroperasi, 23 tahap konstruksi, dan 43 dalam proses persiapan financial close.

Selain tentang perkembangan pembangkit, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi melalui program perluasan biodiesel 20% atau B20. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi dan pemanfaatan EBT. Selain itu, Pemerintah juga melakukan diskusi tentang dampak dari penerapan kebijakan tersebut dengan beberapa negara. “Tantangan sekarang bukan pada pembangkit saja, melainkan pada sektor transportasi,” imbuh Jonan. (her/ESDM)

Article Bottom AD

LEAVE A REPLY