Ditjen Gatrik dan EBTKE Sosialisasikan Penyederhanaan Regulasi

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana saat memberi sambutan dalam sosialisasi penyederhanaan regulasi di sektor gatrik dan EBTKE, Rabu (14/3/2018). Ditjen EBTKE menyederhanakan 14 regulasi dan perizinan di sektor EBTKE yang dianggap tidak ramah investasi. (Foto:priskop.com)
Jakarta – Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Direktorat Ketenagalistrikan (Gatrik) mensosialisasikan penyederhanaan peraturan pada masing-masing sektor, Rabu (14/3/2018).
Direktorat Jenderal EBTKE menghapus 5 peraturan dan 9 perizinan yang dinilai masih mempersulit dan tidak ramah investasi di sektor EBTKE. Peraturan tersebut dihapus untuk mempermudah dan membuat iklim yang menarik untuk berinvestasi.
Sementara Direktorat Jenderal Gatrik mencabut 20 regulasi di sektor Gatrik. Hal tersebut dilakukan guna memperlancar dwelling time pemindahan inspeksi dari border ke post border, standarisasi klasifikasi produk peralatan listrik dan memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah diawasi.
Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan, 14 regulasi dan perizinan tersebut dicabut untuk memudahkan investasi di bidang energi baru terbarukan. “Ya intinya untuk mempermudah investasi di sektor EBTKE,” ujar Rida kepada Priskop, Rabu (14/3/2018).
Di sektor EBTKE, Peraturan nomor 19/2015 mengenai pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT. PLN, peraturan nomor 19/2016 tentang pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT. PLN dan peraturan nomor 21/2016 tentang pembelian listrik PLTBm dan PLTBg oleh PT. PLN dihapus karena sudah terakomodir dalam Permen 50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Sementara itu, Peraturan nomor 14/2016 tentang penyelenggaraan usaha jasa konservasi energi dicabut lantaran pengaturan SKT sebagai tanda izin penyelanggaraan usaha efisiensi energi bersifat pilihan bukan kewajiban. Tak hanya itu, pencabutan regulasi juga dilandasi adanya keharusan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan jasa efisiensi energi yang telah memiliki SKT tidak disertai dengan sanksi.
Selanjutnya, peraturan nomor 13/2012 tentang penghematan pemakaian tenaga listrik juga dihapus. Penyebabnya, kebijakan penghematan pemakaian tenaga listrik pada lingkup bangunan gedung negara, gedung BUMN, rumah tinggal pejabat dan penerangan jalan umum tidak berjalan efektif karena tidak ada sanksi yang mengikat.
Kelima peraturan tersebut diganti dengan Permen ESDM No. 9/2018 tentang pencabutan Permen ESDM terkait kegiatan di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
Sementara 9 perizinan/sertifikasi/rekomendasi yang dihapus yaitu, izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi, rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi, rekomendasi pemusnahan bahan peledak panas bumi, rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), rekomendasi izin mempergunakan tenaga kerja asing, penertiban sertifikat kelayakan penggunaan peralatan panas bumi, penertiban sertifikat kelayakan penggunaan instalasi panas bumi, persetujuan spesifikasi prosedur las dan rekaman kualifikasi prosedur las (WPS/PQR) serta kualifikasi juru las, persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan jasa/penunjang panas bumi. (Nan)
Article Bottom AD