Elektrifikasi Tetap Jalan dengan LTSHE Meski Pembangkit Terpusat Ditangguhkan

0
93
Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Tepian yang terletak di Propinsi Kalimantan Utara, Sabtu (10/03/2018). (Foto:priskop.com)
Kalimantan Utara– Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menyampaikan bahwa Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) akan masih tetap bergulir ditahun 2018, hal ini disampaikan Rida dalam kesempatan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (10/3/2018).
Rida mengungkapkan program LTSHE ditargetkan bakal rampung pada 2018. Program ini adalah program penerus target pemerintah dalam elektrifikasi berkaitan penangguhan program pembangunan pembangkit terpusat, hal ini dikarenakan keterbatasan dana sehingga pemerintah tetap memeratakan listrik untuk daerah-daerah tertinggal.
“Pak Jokowi minta program LTSHE itu dibereskan dalam 2 tahun, 2017, 2018. Karena keterbatasan dana, sehingga usulan pembangkit listrik terpusat ini digeser dan akan dimulai lagi jadi 2019. Tahun lalu kita bangun 100 ribu unit LTSHE per tahun kok,” ujar Rida kepada priskop.
Menurut Rida, dalam menerapkan program elektrifikasi, pemerintah tidak memiliki dana yang bisa untuk mengelektrifikasi seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberi kesempatan bagi swasta untuk turut mengembangkan program elektrifikasi tersebut.
“Membangun listrik bareng-bareng, dari dana PLB, dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemda. Kalau nggak cukup dari APBN, kita menyediakan kesempatan swasta. Mereka bisa bangun seperti ini (Pembangkit Terpusat),” ujar Rida.
Menurut Rida, dukungan kepada swasta untuk mengeksekusi program elektrifikasi ini sudah diimplementasikan. Baru-baru ini Ditjen EBTKE mencabut 14 regulasi dan perizinan yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak ramah investor. Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan nantinya investor dapat membantu program elektrifikasi pemerintah.
“Misal swasta ingin diberi wilayah usaha listrik, boleh. Dia bangun pembangkit, jalur distribusi sampai ke rumah-rumah. Itu boleh. Banyak sumber listrik bisa dibuat, dari APBN, PLN, Pemda, CSR, itu dimungkinkan semua,” tutur Rida.
Kesempatan ikut serta swasta dalam program elektrifikasi ini ditujukan untuk mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rida mengklaim saat ini pemerintah tengah fokus ke daerah-daerah terpencil yang rasio elektrifikasinya masih rendah. Selain itu, pada 2019, pemerintah juga menargetkan mendistribusikan 175 ribu LTSHE, mengingat masih banyak daerah terisolir.
“Itu dalam rangka mempermudah swasta berinvestasi, termasuk penyediaan listrik. Kita ngukur diri lah, APBN nggak akan cukup. Masih banyak saudara kita belum mendapat kesempatan. Ini masalah keadilan. Kita fokus ke NTT dan Papua. LTSHE ini pra elektrifikasi, daripada harus menunggu 3 tahun lagi,” tutup Rida. (Nan)
Article Bottom AD

LEAVE A REPLY