ESDM Dorong Daerah Buat Regulasi Kendaraan Listrik

Menteri ESDM Ignasius Jonan mencoba mobil listrik besutan ITS, Jumat, 9/2/2018. (sumber: ESDM)
Article Inline AD

Jakarta – Pemerintah terus berupa melakukan penekanan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), salah satunya dengan cara mendorong perkembangan kendaraan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan agar tiap wilayah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda), maupun Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera membuat regulasi tentang penerapan mobil listrik di daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah harus mengambil inisiatif untuk membuat peraturan daerah dan kita (Pemerintah Pusat) akan dukung hal tersebut. Karena electric vehicle is not future, it is now,” ujar Jonan dalam keterangan tertulis di laman Kementerian ESDM pada acara The 7th United Cities and Local Goverment (UCLG) Asia Pasific (Aspac) Congress di Surabaya beberapa waktu lalu.

Ia berharap kepada Pemprov DKI san Pemkot Surabaya sebagai kota besar melakukan inisiasi dalam membuat regulasi kendaraan listrik terlebih dahulu. Tujuannya agar dapat menjadi model percontohan bagi Pemda lainnya.

“Karena khususnya untuk kota yang tingkat kepadatan lalu lintasnya sangat tinggi, seperti Jakarta dan Surabaya, implementasi regulasi kendaraan listrik harus sesegera mungkin untuk mengurangi emisi karbon,” tambahnya.

Bukan tanpa alasan Jonan menyampaikan pernyataannya tersebut, sebab dengan adanya percepatan pembuatan regulasi kendaraan listrik oleh Pemprov, Pemda, maupun Pemkot berarti sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Pasalnya, untuk saat ini saja konsumsi BBM di tanah air sebesar 1,3-1,4 juta barel per hari. Dan jika menunggu sampai 2025-2030 diperkirakan akan meningkat sebesar 2 juta barel per hari.

“Padahal produksi minyak Indonesia itu kira kira sekarang kurang sedikit dari 800 ribu barel per hari. Akhirnya impor BBM akan menjadi tinggi sekali,” terang Jonan.

Untuk itu, menurut Jonan, jika regulasi kendaraan listrik itu lebih cepat diimplementasikan, maka Pemerintah tidak perlu mengimpor pemenuhan bahan bakar kendaraan listrik karena Indonesia memiliki sumber energinya. “Kan listriknya bisa dari batubara, itu tidak perlu impor, dari gas alam, tidak perlu impor juga, lalu dari geothermal, angin, air dan juga dari sampah,” imbuh Jonan.

Selain itu, Pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.(her/ESDM)

Article Bottom AD