Ini Upaya Pemerintah Untuk Percepat Pengembangan Panas Bumi

Gheotermal: energi panas bumi telah diabaikan secara historis sebagai sumber energi terbarukan, sampai-sampai disebut sebagai "forgotten renewable”.
Article Inline AD

 

Jakarta,- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan beberapa upaya untuk percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan pengembangan Panas Bumi di Wilayah Timur. Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Ida Nuryatin Finahari.

Di Nusa Tenggara Timur misalnya ada Program Flores Geothermal Island.

“Pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang melimpah dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan listriknya sendiri dari panas bumi. Apabila dimungkinkan, keberhasilan program ini nantinya akan diterapkan pada pulau-pulau lainnya di Indonesia,” jelas Ida, saat dihubungi priskop.com, Selasa (6/11/2018).

Menurut Ida, selain pengembangan panas bumi, Kementerian ESDM juga melakukan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yang dapat menarik para investor untuk mengembangkan panas bumi.

PSPE bentuk penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan survei geologi, geokimia, geofisika, dan/ atau evaluasi terpadu hingga pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

“Mekanisme PSPE merupakan langkah strategis yang diberikan oleh Pemerintah kepada calon investor bidang panas bumi untuk memastikan keberadaan cadangan panas bumi, mendapatkan perhitungan nilai keekonomian yang lebih komprehensif, mitigasi resiko pengembangan ke depan, dan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan proyek dengan menyampaikan data dan informasi yang lebih bankable,” ujar Ida.

Ida menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi, selain melalui mekanisme lelang, pemerintah dapat melakukan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi untuk mengembangkan suatu Wilayah Kerja Panas bumi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan panas bumi melalui penyederhanaan perizinan.

“Peningkatan iklim investasi melalui penyederhaan perizinan, di mana salah satu contohnya adalah dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM,” katanya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menerapkan skema risk sharing antara Pemerintah dan Swasta. Menurut Ida, Indonesia memiliki pengalaman yang sangat baik dalam penerapan skema risk sharing antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam pengembangan panas bumi khususnya dalam resiko eksplorasi.

Secara global, resiko eksplorasi menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan panas bumi dan sering kali menyebabkan terhentinya proyek pengembangan panas bumi. Banyak pengembang mengalami kendala untuk mendapatkan pendanaan tahap eksplorasi akibat tingginya tingkat ketidakpastian di tahap ini.

Ida menyampaikan bahwa implementasi dari upaya terobosan ini dilakukan dengan memanfaatkan Geothermal Fund yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastrukur (Persero). Dana tersebut bersumber dari CTF (Clean Technology Fund) World Bank yang berjumlah US$ 49 Juta yang akan digunakan untuk pemboran sumur eksplorasi dan GEF (Green Environment Facility) sebesar US$ 6,25 juta untuk technical assistance.

“Area prospek panas bumi Waesano di Nusa Tenggara Timur merupakan proyek pertama yang disiapkan menggunakan skema pendanaan ini,” pungkasnya.

(Penulis: Nur Cahyono. Editor: Agus)

Article Bottom AD