Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mencapai bauran energi 23% dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk kelistrikan dan transportasi di tahun 2025.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa usaha mencapai bauran energi tersebut akan dilakukan semaksimal mungkin.
“Komitmen Pemerintah untuk tetap mencapai bauran energi atau energy mix 23% untuk kelistrikan dan transportasi di 2025 itu tetap akan dilaksanakan. Semaksimal yang kita bisa,” kata Jonan dalam acara peluncuran Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kelistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (KEBTKE) di Surabaya, Kamis (12/4/2018).
Jonan meminta kepada BLU PPSDM KEBTKE untuk mendorong agar masyarakat dan industri sadar akan pentingnya bauran energi.
“Saya sudah minta dengan BLU PPSDM KEBTKE membantu juga sektor industri dan masyarakat untuk, paling kurang, sadar bahwa bauran energi itu penting. Bapak Presiden Joko Widodo telah tanda tangan komitmen tentang climate change di Paris (COP 21), Desember 2015, dan komitmen itu tetap jalan, kita usahakan energy mix tetap 23%, ujarnya.
Mantan Dirut PT. KAI itu juga tidak memungkiri bahwa usaha tersebut memiliki tantangan, yakni dari segi tarif, bukan teknologi.
“Memang tantangannya satu, tantangannya itu bukan teknologi. Untuk suatu negara yang gini rasionya masih 0,39 atau yang disparitasnya masih besar, ini yang menjadi tantangan adalah mengenai tarif. Jadi kalau kita bilang harus 23% di tarif berapa pun juga, saya kira tidak bisa masuk. Karena kalau sampai 23% ini membawa dampak kenaikan tarif listrik, pasti masyarakat banyak yang menentang. Ini kita berharap, kalau kita menerapkan Pancasila Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kita akan berusaha tarif listrik itu terjangkau,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk mendorong pemanfaatan EBT.
“Kita akan mencoba mendorong EBT untuk sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya di Dewan Energi Nasional (DEN) juga turun ke provinsi untuk membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Ini dibikin supaya mendorong juga pemanfaatan EBT. Kalau banyak sungai ya bikin PLTA atau PLTMH. Kalau misalnya radiasi mataharinya bagus, itu menggunakan PLTS, atau kalau anginnya kencang bikin tenaga bayu. Ada juga yang semangat mengembangkan (pembangkit listrik) arus laut di Larantuka, saya juga sudah ke situ. Ya saya bilang, ya boleh aja, sangat mendukung, tetapi tarifnya harus masuk akal, karena ini dijual ke masyarakat,” tutur Jonan. (Nan)
