Kementerian ESDM Lengkapi Payung Hukum Pengembangan Panas Bumi

0
16
Dirjen EBTKE Rida Mulyana saat menyampaikan bahwa panas bumi menjadi andalan dalam memenuhi target Kebijakan Energi Nasional (KEN). Saat Coffee Morning di gedung EBTKE mingu lalu. (Foto: ESDM)
Jakarta, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara Coffee Morning Peluncuran Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 pada Jumat (20/07/18). Acara tersebut dibuka oleh Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
Menurut Rida saat membuka acara, kebijakan percepatan pengembangan panas bumi terus dupayakan oleh Kementerian  ESDM, diantaranya melengkapi segala perangkat regulasi yang dibutuhkan. Rida Mulyana menyebutkan regulasi pendukung pengembangan panas bumi di Indonesia saat ini sudah termasuk lengkap.
”Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 terkait percepatan proyek strategis nasional, dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri ESDM sebagai peraturan pelaksana dalam pengembangan panas bumi. Namun demikian, kami masih terus berupaya melengkapi perangkat panas bumi yang telah ada untuk mendukung akselerasi pengembangan panas bumi,” papar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tersebut.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ini merupakan amanat Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada semua stakeholders terkait dalam memanfaatkan data dan informasi panas bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi.
Sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi ini merupakan amanat Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Article Bottom AD

LEAVE A REPLY