Komisi VI DPR RI Rapat Bahas B20 dan Industri Sawit, Ini Hasilnya

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI saat membahas industri kelapa sawit dan kebijakan Biodisel 20 persen (B20), Rabu siang (5/12/2018), di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Nataniel Pekaata/priskop.com
Article Inline AD

 

Jakarta,- Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas industri kelapa sawit dan kebijakan Biodisel 20 persen (B20), Rabu siang (5/12/2018), di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana dan Dito Ganinduto.

Dalam rapat ini, hadir para undangan yang merupakan pemangku kepentingan terkait industri kelapa sawit dan B20. Antara lain: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN; Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); Dirut PT. Pertamina (Persero) yang diwakili Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo; Dirut PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI); serta Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI).

Rapat yang berlangsung sekitar pukul 10.00 wib sampai 16.00 wib itu menghasilkan empat kesimpulan, yang dibacakan oleh Pimpinan Rapat, Azam Azman Natawijana.

Pertama, Komisi VI DPR RI meminta Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) untuk menyampaikan struktur biaya mengenai FAME/Biodiesel.

Kedua, Komisi VI mendukung upaya perbaikan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), terutama dalam mengatasi kendala pasokan FAME untuk PSO dan Non PSO. Komisi VI meminta agar kualitas B20 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi, dan meminta BPDPKS membantu PT. Pertamina (Persero) terkait dengan sasaran tersebut.

Ketiga, Komisi VI meminta BPDPKS untuk menyampaikan data realisasi dana ke Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok ke PT. Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) lainnya, secara rinci.  Termasuk realisasi dana pembiayaan biodiesel, penyaluran dana biodiesel dan penyaluran FAME PSO dan Non PSO per tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Keempat, Komisi VI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan penghimpunan Dana BPDPKS sehubungan dengan Undang-Undang terkait.

(Nataniel Pekaata)

Article Bottom AD