Mobil Listrik Solusi ataukah “Polusi”? (Catatan Seputar Mobil Listrik)

0
2740
ILUSTRASI PENGISIAN: Pengisian mobil listrik yang digunakan sebagai moda transportasi taksi pada pos pengisian baterai di Guanzhou China. Moda transportasi listrik sudah menjadi pilihan di negeri panda ini (dok: kompas.com)
Article Inline AD

 

Keinginan pemerintah segara merealisasikan pengembangan mobil listrik di dalam negeri agaknya masih memerlukan kajian mendalam, untuk tidak mengatakan sebaiknya ditinjau ulang. Memang, dibandingkan mobil konvensional yang berbahan bakar fosil, mobil listrik memiliki sejumlah keunggulan.

Mengendarai mobil listrik digerakkan oleh motor listrik yang dayanya bersumber dari baterai berkapasitas besar dalam menyimpan daya energi listrik. Konon, dengan didukung baterai berkapasitas besar itu, mobil listrik mampu menjelajah di jalan raya dengan kecepatan melebihi 100 km/jam dan menempuh jarak sampai 200-250 km, sebelum akhirnya harus mengisi ulang baterainya. Dan ketika daya baterainya habis, untuk pengisiannya pun tidak sulit. Tinggal colok mobil pun lansung bisa beroperasi tanpa mengeluarkan polusi udara.

Atas dasar berbagi keunggulan tadi, jika melihat pada semangat PerPres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang telah ditanda-tangani Presiden Djoko Widodo beberapa waktu lalu, yang menjadi acuan pengembangan mobil listrik nasional, cukup beralasan mengapa pemerintah berkeinginan kuat agar pengembangan mobil listrik segera terealisasi.

Selain bisa menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil di dalam negeri, mobil listrik dinilai sebagai kendaraan masa depan yang ramah lingkungan. Bahkan pengembangannya dinilai membantu sasaran pemerintah untuk menurunkan kadar karbonmonoksida (CO2) di tahun 2030 sebanyak 29 persen.

Yang menjadi pertanyaan, dengan dikembangkannya mobil listrik nasional, benarkah akan menjadi solusi yang tuntas dalam upaya pemerintah menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan upaya menekan tingkat pencemaran udara? Benarkah mobil listrik yang dijual harganya kelak akan terjangkau oleh daya beli masyarakat luas?

Sangat disayangkan kalau orang hanya berpikir, bahwa mobil listrik sebagai alternatif pengganti mobil konvensional yang rakus BBM dan polutif, yang untuk mengembangkannya relatively mudah. Alasannya, secara teknis tak ada perbedaan dalam mengendarai mobil listrik maupun mobil konvensional, sehingga kehadiran mobil listrik akan mudah diterima masyarakat. Secara teknologi, baterai untuk mendukung pengadaan mobil listrik pun hampir tak ada masalah, sehingga mengendarai mobil listrik dipandang nyaman dan tidak membahayakan keselamatan pengemudinya.

Apalagi saat ini , desain dan produk mobil listrik sudah mencapai tahap produksi masal dan biaya produksinyapun relatif dapat bersaing. Yang tak kalah pentingnya juga, Indonesia pun memiliki banyak tenaga ahli yang mumpuni dalam pembuatan mobil listrik. Tak heran jika sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah mempercepat pengadaan mobil listrik ini. Bahkan mereka mendesak, agar Indonesia bisa berperan sebagai produsen di saat negara-negara lain belum memproduksi secara besar-besaran. Dengan begitu, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri di dalam negeri, Indonesia bisa penuhi sendiri dan bukan hanya sebagai importir mobil listrik.

Kalau pun terdapat kendala berkaitan dengan masalah pengembangan mobil listrik, umumnya orang melihat lebih berkaitan dengan soal ketersediaan stasiun-stasiun pengisi listrik. Itu sebabnya, kalangan industri otomotif mobil listrik meminta pemerintah untuk memberikan dukungan dalam penyediaan stasiun-stasiun tersebut. Selama masalah ini belum teratasi, pengembangkan mobil listrik nasional akan terhambat.

Pasokan Tenaga Listrik
Perlu dipahami, bahwa untuk mengembangkan mobil listrik nasional masalahnya tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan. Dibalik itu banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dikaji lagi secara mendalam. Misalnya, apakah biaya tenaga listrik yang digunakan mobil listrik lebih murah dari biaya BBM yang digunakan mobil konvensional untuk jarak tempuh yang sama ? Lalu bagaimana dengan adanya biaya operasional per mobil yang bisa menimbulkan kebutuhan subsidi per kwh pengganti subsidi BBM?

Tapi yang pasti, masalah pengembangkan mobil listrik bukan semata-mata hanya berurusan dengan masalah penyediaan stasiun pengisian listrik dan tersedianya peluang Indonesia sebagai produsen, melainkan juga menyangkut soal ketersedian pasokan, kehandalan sistem ketenagalistrikan dan investasi. Untuk jangka pendek, ketika mobil listrik yang beroperasi masih sedikit, sebut saja sekitar 10.000 unit, mungkin kehadirannya belum berdampak buruk terhadap kehandalan sistem ketenagalistrikan yang kita miliki saat ini. Tetapi dengan makin bertambahnya produksi mobil listrik, tentu tak bisa lagi hanya mengandalkan pada kapasitas sistem ketenagalistrikan yang ada .

Dengan kata lain, pengoperasian mobil listrik akan meningkatkan konsumsi listrik. Peningkatan ini tentu harus diimbangi dengan kecukupan kapasitas produksi pembangkit listrik dan perluasan sistem kelistrikannya. Sejauh ini, dengan dibangunnya proyek pembangkitkan 35.000 MW dan kalau proyek ini selesai semua tanpa kendala, pemerintah memang bisa menjamin pasokan listrik untuk operasional mobil listrik sekitar 200 ribu unit bakal tercukupi. Setidaknya, dengan adanya tambahan sebesar 35.000 MW, sistem ketenagalistrikan kita tak bakal kewalahan untuk melayani pada masa awal operasional mobil listrik.

Yang menjadi pertanyaan, pernahkan pemerintah menghitungkan berapa MW idealnya sebuah kapasitas produksi pembangkit bisa melayani operasinya mobil listrik? Dengan kata lain, bagaimana kalau jumlah produksi mobil listrik terus meningkat hingga mencapai 10 juta unit, apakah tambahan 35.000 MW masih bisa melayani beroperasinya mobil listrik sebanyak itu? Soal inilah agaknya yang termasuk perlu dilakukan kajian mendalam, mengingat investasi untuk pembangunan pembangkit guna menambah kapasitas produksi listrik dan perluasan sistem kelistrikannya membutuhkan dana dan waktu yang tidak kecil.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhitungkan jika ongkos per kwh operasi mobil listrik mendukung biaya investasi atau peningkatan sistem kelistrikan yang dikelola PLN, mulai dari pembangkitan sampai jaringan khusus untuk melayani mobil. Sangatlah tidak adil kalau pelanggan konvensional dibebani biaya operasi mobil listrik. Sementara itu, dalam periode dimana ratio-elektrifikasi di Indonesia kurang lebih 80 %, investasi sebaiknya dicurahkan untuk menuju ratio-elektrifikasi 100 %.

Faktor Beban
Dalam mengembangkan mobil listrik perlu juga memperhitungkan masalah faktor beban. Biasanya, pada malam hari, saat orang tidur, adalah kesempatan untuk mengisi baterai mobil. Bayangkan, jika satu juta mobil secara berbarengan mengisi baterai mobilnya, maka beban puncak pemakaian listrik yang biasa terjadi pada petang hari semakin meningkat tajam dan dapat berdampak pada pemanfaatan sistem kelistrikan menjadi tidak efisien.

Ketidakefisienan ini terjadi, ketika kebutuhan listrik meningkat, mau tidak mau, kapasitas pembangkit listrik pun harus ditingkatkan hanya untuk sementara waktu selama beban puncak, yang bisa berarti terjadi pemakaian kapasitas yang tidak efisien. Atau dengan kata lain, akan memperburuk faktor beban sistem kelistrikan.

Memang, masalah beban ini dapat diatasi apabila terdapat banyak stasiun-stasiun pengisian baterai di banyak tempat. Dengan begitu, mobil listrik dapat mengisi baterainya di sembarang tempat yang ada stasiunnya, tanpa harus mengisinya di rumah.

Hanya saja, untuk mengisi baterai mobil listrik tidaklah sebentar. Butuh waktu sekitar empat hingga enam jam. Dengan waktu selama itu, membuat perilaku masyarakat mobil listrik kemungkinan sulit dikontrol karena mereka cenderung nyaman memilih pengisian baterainya di rumah, yang dilakukan usai jam kantor, tetapi beresiko beban puncak menjadi tak terhindarkan.

Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan khusus untuk menjaga stabilitasi peningkatan konsumsi listrik pada waktu beban puncak. Caranya, dilakukan pengaturan antara lain dikenakan tarif listrik lebih rendah untuk pengisian baterai mobil listrik pada siang hari dari pada tarif pengisian pada malam hari.

Namun untuk maksud tersebut, sebagai konsekuensinya, tentunya harus disediakan fasilitas pengisian baterai dimana-mana, seperti di perkantoran, di pusat-pusat perbelanjaan,di tempat-tempat umum, universitas dan sebagainya, dan ini berarti lagi-lagi menyangkut soal investasi yang tidak kecil.

Polusi Udara
Telah disinggung, benarkah dengan direalisasikannya mobil listrik nasional otomatis penghematan BBM dan polusi udara bisa ditekan? Tak boleh lupa, bahwa pembangkit-pembangkit listrik kita bahan bakarnya umumnya masih bergantung pada BBM dan batu bara.

Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, maka sebelum pembangkit listrik tenaga lain berkembang seperti pembangkit tenaga surya dan angin, maka pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara tetap akan mendominasi sebagai pemasok listrik terbesar mobil listrik.

Kalau ini yang berkembang, maka akan terjadi peningkatan konsumsi BBM atau batubara untuk mendongkrak kapasitas produksi listrik di pembangkitan. Dan sebagai kelanjutannya, akan semakin besar pula polusinya yang ditimbulkan di kawasan pembangkitan listrik.

Oleh karenanya, bila dikatakan kehadiran mobil listrik akan mengurangi polusi udara, yang terjadi sebenarnya hanyalah polusi udara tempat dimana banyak mobil listrik beroperasi berpindah ke tempat-tempat dimana pembangkit listrik beroperasi khususnya yang berbahan bakar minyak atau batubara. Maka sangat mustahil, dengan mengurangi mobil atau kendaraan BBM secara bertahap hingga hilang dari peredaran bisa mengatasi penghematan bahan bakar fosil dan mengurangi polusi udara.

Perlu Pemikiran Matang
Tentu ada pertanyaan, mengapa tidak terdengar masalah di negara-negara maju mengenai gangguan sistem listrik karena adanya mobil listrik? Pertama, mobil listrik yang sudah beroperasi di sana jumlahnya masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dapat ditampung oleh kemampuan dan cadangan sistem kelistrikannya.

Sistem kelistrikan Eropa misalnya, adalah suatu sistem interkoneksi kelistrikan raksasa yang juga memiliki cadangan operasi yang besar. Dengan begitu, saat ini masih mampu menampung tambahan beban yang relatif kecil untuk melayani jumlah mobil listrik yang sudah beroperasi.

Jika jumlah mobil meningkat terus, maka pada suatu saat dipastikan akan mencapai “titik kritis”, dan masalahnya akan menjadi serupa seperti dimanapun jika sudah menyangkut stabilitas sistem. Hal yang sama akan terjadi di benua Amerika Utara, Jepang dan Cina meskipun sudah miliki memiliki interkoneksi sistem kelistrikan raksasa.

Oleh karena itu, kalaupun Indonesia tetap ingin mengembangkan mobil listrik, tak bisa asal produksi. Pertumbuhannya tetap harus dikendalikan. Pertimbangan utamanya, lebih kepada untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan utility atau perusahaan listrik seperti PLN dalam menyediakan kapasitas listrik secara memadai sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem tenaga listrik yang melayani konsumen konvensional. Dengan kata lain, utilitilah yang akan menentukan perkembangan mobil listrik demi keamanan pasokan dan distribusi tenaga listriknya.

Seperti diketahui, sistem tenaga listrik harus mempunyai cadangan operasi. Idealnya sampai 25% dari kapasitas sistem, termasuk “cadangan berputar” (spinning reserve), yaitu kapasitas generator atau pembangkit yang sedang beroperasi dan belum dimanfaatkan secara penuh. Cadangan ini, yang merupakan gabungan atau jumlah seluruh spinning reserve ditambah pembangkit yang sedang jalan, idealnya harus dipertahankan secara konstan besarnya sepanjang waktu.

Melihat pada pola mekanisme kerja sistem kelistrikan yang ada, ini artinya setiap terjadi pertambahan mobil listrik yang beroperasi harus diikuti dengan bertambahnya cadangan sistem untuk tetap menjaga stabilitas sistem. Dengan demikian, akan terjadi batas maksimum jumlah mobil yang boleh beroperasi, tergantung dari kapasitas sistem dan batas kemampuan investasi utility atau batasan teknis yang dapat terjadi.

Dalam hal ini kebijaksanaan pemerintah akan sangat menentukan, ditinjau dari sudut sampai di mana telah dicapai penghematan BBM dan tersedianya investasi untuk meningkatkan kapasitas sistem kelistrikan dalam melayani mobil listrik.

Konsekuensi dari gambaran tadi, penghematan BBM yang diperoleh tidak akan seberapa, sebab jumlah mobil yang beroperasi tidak akan berarti karena terkendala kemampuan sistem tenaga listrik yang melayani, demi menjaga stabilitas sistem. Ironisnya, dengan pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan maka mobil listrik pada akhirnya akan menjadi mobil mewah, disebabkan jumlahnya yang “terbatas” membuat harga mobil listrik menjadi mahal. Dan itu artinya, mobil listrik tidak lagi menjadi mobil murah seperti yang diharapkan.

Mobil Masa Depan
Telah sejak lama dunia mulai berkenalan dengan apa yang di sebut mobil hybrid yang saat ini sudah mulai banyak berkeliaran dijalanan. Penggerak mobil ini terdiri dari mesin BBM biasa yang menggerakkan mobil. Motor listrik ini dapat pula digerakkan oleh baterai yang diisi dari luar seperti mobil listrik.

Mesin BBM-nya lebih kecil, sehingga lebih hemat BBM, tetapi memang dayanya menjadi lebih kecil. Dibandingkan mobil BBM, harganya masih lebih mahal dari mobil BBM seukuran.

Mobil hybrid menghasilkan polusi udara lebih sedikit, maka dapat dianggap sebagai mobil transisi sebelum mobil listrik berhasil dirancang dan diproduksi secara masal mengingat perkembangan teknologi yang eksponensial yang memungkinkan pula mendukung terbangunnya pembangkit tenaga surya dan pembangkit energi baru dan terbarukan sebagai pendukung kuat sistem tenaga listrik fosil konvensional.

 

——-                                                                                                                            Ditulis oleh Ir. Moh. Mochtar Wiryosaputro
Ir. Moh. Mochtar W adalah mantan anggota direksi PLN pada tahun 1985-1988 dan pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan kelistrikan Dit. Jend. Listrik dan Energi Baru, sekretaris/Anggata Dewan Pengawas PLN.(1989-1993).

Article Bottom AD

LEAVE A REPLY