Rendahnya Good Governance Pangkal Masalah EBT

0
214
Dewan Penasihat Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Endro Utomo Notodisuryo disela paparannya tentang RUU EBT di Jakarta Kamis (8/2/2018).
Jakarta – Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) menggelar Focus Group Discussion di Jakarta, Kamis (8/2/2018). Acara yang rutin digelar setiap bulan tersebut kali ini membahas mengenai Rancangan Undang Undang Energi Baru terbarukan (EBT).
Dewan Penasihat Masayarakat Ketenagalistrikan Indonesia Endro Utomo Notodisuryo mengatakan ada 4 poin pokok dalam naskah akademik RUU EBT.
“Poin pertama fokus pada EBT bukan hanya ET, kedua meliputi listrik dan BBN, ketiga RUU diharapkan memberi visi yang berbeda untuk mendorong inovasi, keempat sudah ada UU Energi (UU 30/2007) namun tidak berubah kecuali rumusan energi barunya,” kata Endro dalam paparannya mengenai RUU EBT, Kamis (8/2/2018).
Isu RUU EBT dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kebutuhan energi yang besar. Namun, kebutuhan energi besar tersebut sampai saat ini masih dipenuhi dari sumber energi fosil.
“Kebutuhan energi tersebar dinilai lebih baik menggunakan sumber energi terbarukan lokal yang tersedia,” ujar Endro.
Selain itu, Endro mengungkapkan Indonesia sejak 1979 telah menyadari dan mencanangkan pentingnya mengembangkan energi baru terbarukan. Namun, selama 38 tahun perkembangan tersebut belum terealisasi.
“Masalah energi di Indonesia akibat dari visi dan kebijakan yang kurang tepat serta pelaksanaan UU yang tidak konsisten. Itu merupakan cerminan dari rendahnya kualitas good governance,” ungkap Endro.
UU EBT perlu disusun agar pemenuhan energi berbasis EBT berkembang cepat secara terpusat maupun tersebar. Hal tersebut nantinya dapat menjadikan Indonesia secara bertahap akan mengkonversi energi berbasis fosil menjadi energi berbasis EBT.
Endro menambahkan, untuk mendorong RUU EBT dibutuhkan peran dan wewenang pemerintah pusat untuk memberi kemudahan dan meningkatkan daya tarik pemanfaatan EBT.
“Pemerintah pusat dapat mendorong hal tersebut melalui insentif fiskal, feed in tariff, kewajiban pemakaian BBN dan First Right of Refusal,” tambah Endro.
Sementara, lanjut Endro “Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan EBT antara lain memastikan alokasi lahan EBT dalam lingkup RT/RW, energi mix dan EBT prioritas dalam RUED, menyiapkan data potensi EBT di masing-masing daerah dan feed in tariff adder.”
Selain itu, untuk mendorong perkembangan EBT dibutuhkan inovasi EBT dan memberikan landasan hukum agar inovasi tersebut dapat dilaksanakan oleh stakeholder, terutama oleh BUMN bidang energi.
Inovasi tersebut dapat dilaksanakan fase litbang, teknologi non-proven menjadi proven, komersialisasi teknologi baru, penerapan teknologi proven/komersial di suatu daerah baru sampai kepada pelaksanaan reverse engineering.
Selanjutnya, untuk mengimplementasikan kegiatan inovasi tersebut diperlukan dana, baik secara langsung oleh stake holder maupun pengumpulan dana inovasi dan percepatan EBT.
Tak hanya itu, pembentukan badan pelaksana program EBT dinilai penting untuk mengatur pelaksanaan program EBT. Hal itu ditujukan untuk memastikan sasaran EBT dalam National Energy Mix secara tersebar dapat tercapai.(Nan)
Article Bottom AD

LEAVE A REPLY