Transformasi Energi Listrik Menuju Resolusi Energi Listrik Masa Depan

dok. priskop.com

“Terpaan Badai Krisis Ekonomi Bagi Kelistrikan Nasional”

Article Inline AD

Edisi Keempat – Minggu Keempat

Krisis moneter melanda Asia pada bulan Juli 1997 menerpa hampir semua negara di Asia Timur. Krisis ini berimbas kepada sistem moneter negara-negara di Asia sehingga banyak dari negara-negara di Asia mengalami krisis ekonomi yang bermula dari jatuhnya nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika. Krisis yang dimulai oleh jatuhnya nilai tukar Baht di Thailand telah merambah sampai ke tanah air.

Pada tahun 2008 Indonesia benar-benar dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, kekacauan dan kepanikan timbul di berbagai daerah di Indonesia. Sampai pada puncaknya rakyat melakukan aksi demo besar-besaran yang diprakarsai oleh mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mengakhiri masa jabatan presidennya saat itu juga.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia ke dua Soeharto harus menyatakan mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya saat itu Presiden Baharudin Jusuf Habibie.

Kepanikan tidak berhenti disitu saja, nilai tukar rupiah terus ambles sampai menyentuh angka Rp. 18.000 yang semula Rp. 2.400 pada awal 1997. Bahan kebutuhan meningkat drastis, inflasi pada saat itu menyentuh angka 77,63% pada tahun 1998 yang semula 11,05% pada pertengahan 1997.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga terhadap nilai tukar rupiah. Banyak orang menukarkan rupiah ke dalam dollar, sehingga memperparah nilai tukar rupiah yang semakin merosot.

Keuangan PLN Terganggu
Tentu saja hal ini juga berimbas pada kondisi keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kondisi perusahaan plat merah tersebut sebelum krisis 1998 telah mengalami keuntungan dan kondisi keuangan yang bisa dikatakan cukup baik. Sebelum krisis 1998, PLN tidak mengalami kerugian pada keuangannya sehingga tidak ada skema subsidi listrik pada saat itu.

Dimulai saat pemerintah melepas kendali rupiah pada kekuatan pasar, nilai tukar rupiah masih dirasa cukup stabil pada awal 1997. Pada awal semester 1997 keuntungan PLN saat itu menyentuh angka 700 Miliar dalam kurun waktu 6 bulan pertama dari angka yang ditargetkan sebesar 1,2 Triliun saat itu.

Dengan adanya krisis moneter yang begitu cepat pada Juli 1997 membuat nilai tukar dan inflasi naik dengan cepat. Keuangan PLN yang semula dalam kondisi stabil harus terpaksa menukik dan terjun bebas dalam kondisi merugi. PLN Merugi 570 Miliar dari yang sebelumnya sempat untung pada semester pertama dengan nilai keuntungan 700 miliar.

Faktor Bahan Bakar & Suku Cadang Menjadi Alasan Utama
Seperti diketahui, pembangkit listrik di Indonesia banyak yang menggunakan bahan pembangkit bertenaga diesel dan juga menggunakan mesin bertenaga uap yang membutuhkan bahan bakar batu bara sebagai bahan utamanya. Di mana bahan bakar minyak dan batu bara adalah bahan utama penggerak dari kelistrikan di Indonesia.

Dengan naiknya harga bahan bakar minyak dan batu bara tentu saja berimbas pada kenaikan biaya produksi. Hal ini akan memicu kenaikan tarif listrik untuk dapat tetap berimbang dalam menjalankan operasionalnya. Belum lagi suku cadang yang harus dibeli berasal dari luar negeri yang saat itu menggunakan valuta asing dollar sebagai acuannya.

Beban yang sangat tinggi ini membuat PLN semakin merugi pada saat itu.
Ilustrasi kondisi keuangan PLN dapat digambarkan dalam perhitungan EBITDA (Earning Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization). Sebelum krisis moneter, kondisi keuangan PLN menunjukkan angka 1,6 Miliar dolar sedangkan pada saat krisis moneter melanda pada tahun 1999 kondisi keuangan PLN dalam perhitungan EBITDA menunjukkan minus dengan angka 390 juta dollar.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Secara Bertahap
Untuk memulihkan kondisi keuangan PLN, pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan keuangan PLN yang mengalami kerugian akibat merosotnya nilai tukar rupiah saat itu. Kebijakan ini berpedoman kepada UU No.18 Tahun 2003 Pasal 66.

Akan tetapi kebijakan ini tidak lantas membuat PLN menjadi untung secara finasial, PLN masih menderita kerugian dikarenakan belum stabilnya biaya produksi PLN. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik saat itu dimulai pada tahun 2000 sampai dengan 2003.

Renegosiasi Kontrak Swasta
Sebelum kenaikan TDL secara bertahap dilakukan oleh pemerintah, perusahaan plat merah ini terlebih dulu melakukan renegosiasi dengan pihak swasta yang pada saat itu adalah pihak swasta generasi pertama. Renegosiasi ini ditujukan untuk melakukan kesepakatan dan penyesuaian harga produksi mengingat tingginya harga produksi yang semakin melambung.

Renegosiasi kontrak dimulai tahun 1999 sampai dengan 2003 dengan hasil renegosiasi ini disepakati skema harga yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga PLN dapat melakukan penghematan sebesar 5 Miliar dolar.

Akan tetapi bukan berarti PLN mendapatkan keuntungan dari upaya-upaya yang telah dilakukannya, dengan kondisi perekonomian nasional yang masih terseok-seok PLN tentu saja masih menderita kerugian karena skema tarif yang dikeluarkan pemerintah belum dapat menutupi biaya operasional PLN seluruhnya.

Obligasi PLN Tahun 2005
Dalam kondisi perekonomian makro yang mengalami krisis, PLN sebagai penyedia listrik negara harus tetap melakukan fungsinya memberikan asupan energi listrik secara nasional. Pada tahun 2004 PLN membangun PLTG Pembangkit Listrik Tenaga Gas Muara Tawar dengan kapasitas 6X140 MW dengan biaya yang berasal dari PLN sendiri.

Akan tetapi pada tahun 2005 PLN melakukan refinance dengan obligasi yang didatakan sebesar 1,4 triliun. Dan pada tahun 2004 Kondisi keuangan PLN sudah mulai membaik dengan ditunjukkanya angka PLN melalui EBITDA menyentuh angka 1,4 miliar dollar.

PLN Dewasa Ini
Terpaan badai krisis telah dilalui oleh Perusahaan Listrik Negara yang didaulat penuh oleh pemerintah sebagai lembaga yang memegang kuasa penuh atas penguasaan kelistrikan negara tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah N0.17 pengukuhan PLN sebagai lembaga berwenang atas kelistrikan ini diberikan pemerintah kepada PLN pada tahun 1990. Saat ini PT. PLN (Persero) terus berbenah dan terus melakukan pembangunan pembangkit bekerja sama dengan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

Pemerintah saat ini terus menggenjot program 35 GW untuk menerangi Indonesia dan juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Melalui program 35 GW yang targetkan oleh pemerintah PLN terus melakukan pengembangan dan pembangunan melalui serapan teknologi dan memaksimalkan sumber energi listrik yang berasal dari energi baru terbarukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat global untuk mengurangi bahan bakar berbahan fosil dan memaksimalkan energi baru terbarukan sebagai sumber energi masa depan.

Berikut ini Info grafis kilas balik petinggi-petinggi PLN

Dok. Priskop

 

PLN Dalam Angka

Dok. Priskop

72 tahun semenjak dibentuknya Djawatan Listrik dan Gas. Dan pada tahun 1972 pula PLN ditetapkan oleh pemerintah sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum).

11 Anak Perusahaan yang telah berkembang.

12 Direktur Utama yang telah membawa perubahan PLN.

15 Mempunyai Kelompok Unit Wilayah.

Masuk dalam Fortune Global 500 pada tahun 2014 sebagai perusahaan terbesar di dunia urutan 477.

 


Written by: Ris                                                                                                               Creative by: Don                                                                                                   Edited by: Y&S

Article Bottom AD